Huawei Dukung Birokrasi untuk Tingkatkan Keamanan Data Cloud

Huawei mengumumkan dukungan penuh terhadap segala upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tata kelola dan keamanan data berbasis cloud ke dalam satu kebijakan pembangunan. Komitmen Huawei ini ditegaskan pada pelaksanaan Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3 dan eGov 2023 yang berlangsung pada 4 dan 6 Juli 2023.
 
Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan, tema Websummit Satu Data Indonesia ini mengingatkan pentingnya membangun ekonomi berdaya saing untuk merealisasikan proyeksi Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia pada 2045.
 
"Salah satu faktor penting mendongkrak daya saing adalah melalui optimalisasi transformasi digital. Integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memainkan peranan yang sangat penting," ujar Bambang Soesatyo dikutip dari Medcom.id, Jumat.

James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia menyatakan, melihat pesatnya perkembangan transformasi digital, semakin banyak perusahaan di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi cloud.
 
"Ketersediaan pusat data lokal, layanan lokal, dan ekosistem lokal menjadi penegasan keseriusan Huawei Cloud untuk memenuhi komitmen digitalnya di Indonesia. Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Huawei Cloud merupakan penyedia layanan cloud yang mencatatkan perkembangan tercepat."   
 
Akselerasi proses transformasi digital di sektor pemerintahan akan meningkatkan volume dan arus pertukaran data antar instansi. Tata kelola data pemerintahan wajib melibatkan sistem keamanan tinggi untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi.
 
Fakta inilah yang menjadi landasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung penyusunan kajian bersama antara Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dan Universitas Indonesia. Kajian bertajuk "Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia - Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” tersebut resmi diluncurkan di sela-sela perhelatan.
 
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seluruh tantangan, kompleksitas, dan solusi tata kelola data berbasis cloud, serta standar fitur keamanan data harus menjadi perhatian utama setiap instansi penyelenggara negara.
 
Suntana, Wakil Kepala BSSN mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita harus melaksanakan transformasi digital. Salah satu karakteristik dari transformasi ini adalah konvergensi data dan informasi, serta kemudahan dalam berbagi data atau informasi.
 
"Transformasi ini sudah berjalan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat tantangan-tantangan yang harus kita atasi agar tercipta lingkungan digital yang aman.”
 
Senada, Bambang W. Budiawan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi penyelenggaraan Websummit Satu Data Indonesia 2023 dan eGov 2023 yang mendukung implementasi kebijakan data tunggal dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 
"Forum diskusi tingkat tinggi seperti ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan industri jasa keuangan di Indonesia, terutama pada sisi pengelolaan data konsumen dan informasi transaksi keuangan," Bambang menambahkan. 
 
Websummit Satu Data Indonesia dan eGOV 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan AI (ABDI), merupakan forum lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi serta mitra pembangunannya. Adapun, forum ini bertujuan mewujudkan konsep smart government yang berorientasi pada tata kelola data berbasis cloud yang mengedepankan aspek keamanan dan privasi data. 
 
Implementasi tata kelola data digital di sistem penyelenggaraan negara berguna untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik, sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 
 
Rudi Rusdiah, Ketua ABDI menyampaikan Indonesia perlu menerapkan tata kelola dan keamanan data yang mengikuti acuan standar global pada arsitektur teknologi pemerintahannya seiring peningkatan volume data dan informasi yang terjadi di era digitalisasi.