7 Prinsip GDPR yang Perlu Dipahami Siapa Saja

Di zaman serba digital seperti sekarang, hampir setiap aktivitas harian meninggalkan jejak data. Mulai dari saat memesan makanan lewat aplikasi, berkonsultasi dengan dokter secara daring, hingga belanja kebutuhan rumah tangga, semua menghasilkan informasi yang bisa dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis.

Sayangnya, banyak dari data ini diperlakukan lebih sebagai peluang bisnis ketimbang sesuatu yang perlu dilindungi. Akibatnya, risiko seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, hingga kehilangan kepercayaan publik pun tak bisa dihindari.

Di tengah kekhawatiran tersebut, Uni Eropa memperkenalkan General Data Protection Regulation (GDPR), sebuah regulasi perlindungan data pribadi yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etika dalam memperlakukan data individu.

Meski berasal dari Eropa, prinsip-prinsip GDPR kini dijadikan referensi di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Inti dari GDPR terletak pada tujuh prinsip dasar yang bisa membantu siapa pun memahami bagaimana data seharusnya dikelola.

1. Lawfulness, Fairness, and Transparency

Setiap pengumpulan dan pemrosesan data harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dilakukan secara adil, dan disampaikan dengan cara yang transparan kepada individu. Tidak boleh ada unsur kejutan tersembunyi di balik formulir pendaftaran atau kebijakan privasi yang bertele-tele.

Sebagai contoh, jika seseorang menggunakan aplikasi kesehatan yang meminta akses ke lokasi, maka aplikasi tersebut wajib menyampaikan apakah data itu digunakan hanya untuk menunjukkan fasilitas medis terdekat atau justru dikirimkan ke pihak lain untuk kepentingan periklanan.

2. Purpose Limitation

Data yang dikumpulkan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang jelas dan spesifik sejak awal. Data tersebut tidak boleh digunakan kembali untuk keperluan lain yang tidak berhubungan, apalagi tanpa persetujuan yang baru.

Misalnya, ketika seseorang mengisi formulir survei kepuasan pelanggan setelah membeli barang secara daring, data seperti nama dan nomor telepon yang diberikan seharusnya hanya digunakan untuk keperluan tindak lanjut terkait pengalaman belanja tersebut. Jika kemudian data tersebut dipakai untuk menghubungi pelanggan dalam rangka menawarkan produk baru melalui pesan instan tanpa izin sebelumnya, maka hal itu melanggar prinsip penggunaan data yang sesuai tujuan awal.

3. Data Minimization

Organisasi sebaiknya hanya mengumpulkan data yang memang benar-benar dibutuhkan. Permintaan informasi tambahan yang tidak relevan sering kali hanya meningkatkan risiko kebocoran tanpa memberikan manfaat nyata.

Misalnya, ketika seseorang mengisi formulir permintaan demo perangkat lunak, permintaan untuk memasukkan nomor identitas pribadi seperti KTP cenderung berlebihan dan tidak berkaitan dengan tujuan permintaan tersebut.

4. Accuracy

Data yang disimpan harus akurat dan diperbarui secara berkala bila diperlukan. Kesalahan dalam data pribadi bisa berdampak langsung terhadap keputusan penting dan bahkan membahayakan individu.

Dalam dunia medis, misalnya, data yang tidak diperbarui bisa menyebabkan kesalahan serius. Tanggal lahir yang keliru atau informasi alergi yang hilang bukan hanya membuat pelayanan menjadi tidak tepat, tapi juga mengancam keselamatan pasien.

5. Storage Limitation

Penyimpanan data pribadi tidak boleh dilakukan tanpa batas waktu. Organisasi harus menentukan berapa lama data disimpan dan harus menghapus atau menganonimkannya setelah tidak lagi dibutuhkan.

Sebagai ilustrasi, berkas lamaran kerja yang tidak digunakan sebaiknya dihapus setelah beberapa bulan, kecuali pelamar memberikan izin untuk mempertimbangkan dirinya di kesempatan berikutnya.

6. Integrity and Confidentiality

Data harus dilindungi dari akses yang tidak sah, pengubahan tanpa izin, atau kehilangan yang tidak disengaja. Perlindungan ini mencakup pengamanan teknis seperti enkripsi dan autentikasi, serta kebijakan organisasi yang ketat.

Contohnya dapat dilihat dalam sistem rumah sakit. Informasi pasien tidak boleh bisa diakses oleh seluruh staf. Hanya tenaga medis yang relevan yang boleh melihat data tersebut, dan itu pun dengan otorisasi yang ketat, seperti penggunaan autentikasi dua faktor.

7. Accountability

Prinsip ini meminta organisasi untuk benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya mengklaim bahwa mereka mematuhi aturan. Harus ada bukti nyata, dokumentasi yang dapat diaudit, dan prosedur internal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GDPR benar-benar dijalankan.

Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan teknologi finansial mengembangkan sistem baru yang menangani data pelanggan secara besar-besaran, mereka harus memiliki penilaian dampak perlindungan data (Data Protection Impact Assessment) untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam mengelola risiko.

Mengapa Prinsip GDPR Relevan Bagi Semua Orang?

Ketujuh prinsip ini tidak hanya dirancang untuk perusahaan besar di Eropa. Mereka relevan bagi siapa pun yang memegang data orang lain, mulai dari penyedia aplikasi lokal, startup, hingga organisasi nirlaba. Prinsip-prinsip ini memberi panduan agar pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap individu.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GDPR, organisasi tidak hanya terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga: kepercayaan. Di tengah maraknya kebocoran data dan pelanggaran privasi, kepercayaan menjadi aset yang jauh lebih sulit untuk dibangun dibandingkan sekadar menulis kebijakan privasi di halaman situs.

Prinsip Bukan Sekadar Formalitas

Melihat data pribadi sebagai sesuatu yang harus dilindungi, bukan dieksploitasi, adalah bentuk penghormatan terhadap hak dasar setiap orang. Prinsip-prinsip GDPR membawa semangat itu ke dalam praktik sehari-hari, baik melalui desain sistem yang menghormati privasi sejak awal, maupun melalui keputusan-keputusan operasional yang lebih transparan dan manusiawi.

Meskipun tantangan tetap ada, penerapan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan ruang digital yang lebih adil dan lebih aman untuk semua pihak. Di tengah derasnya arus data, prinsip-prinsip inilah yang bisa membantu menjaga agar manusia tetap menjadi pusat dari segala proses digital.