BSSN Berbicara Terkait Kebocoran Data Pemilih KPU

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya memberikan pernyataan resmi setelah isu kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencuat selama tiga hari terakhir.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, mengungkapkan bahwa BSSN telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggapi insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Ariandi menyatakan, "Dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi," Jumat,(01/12/2023).

Pihak BSSN juga menekankan keterlibatan aktif mereka dalam meningkatkan keamanan sistem informasi KPU. "Kami senantiasa berkoordinasi erat dengan KPU dan siap memberikan asistensi serta rekomendasi untuk peningkatan keamanan," tambah Ariandi.

Sementara hasil investigasi dan tindak lanjutnya diharapkan akan disampaikan langsung oleh KPU, Ariandi tidak menyebutkan waktu pasti kapan informasi tersebut akan tersedia.

Sebelumnya, konsultan keamanan siber Teguh Apriyanto dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) Pratama Pershada telah menemukan bahwa data pemilih Indonesia telah bocor dan dijual di situs gelap. Hacker yang menggunakan nama Jimbo mengklaim berhasil mengakses informasi sensitif, termasuk NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir.

Pratama Pershada menduga Jimbo dapat berhasil masuk sebagai Admin KPU melalui metode phishing, social engineering, atau malware. Keberhasilan hacker ini dapat berpotensi merusak integritas proses pemilu dengan potensi akses untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Masyarakat menantikan hasil investigasi selengkapnya dari KPU dan tindakan pencegahan yang akan diambil untuk melindungi keamanan data pemilih di masa depan.