Iran Terlibat Peretasan Pejabat AS: Dakwaan untuk 3 Warga Iran

Jaksa federal Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat(27/09/2024) mengumumkan dakwaan kriminal terhadap tiga warga negara Iran yang diduga terlibat dengan the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dalam upaya penargetan terhadap pejabat dan mantan pejabat AS untuk mencuri data sensitif.

Departemen Kehakiman AS menuduh Masoud Jalili, 36 tahun, Seyyed Ali Aghamiri, 34 tahun, dan Yasar (Yaser) Balaghi, 37 tahun, berpartisipasi dalam konspirasi dengan pihak-pihak yang tidak diketahui untuk merusak proses pemilihan umum di AS.

Mereka mencakup meretas akun para pejabat dan mantan pejabat AS, anggota media, lembaga swadaya masyarakat, serta individu yang terlibat dalam kampanye politik di AS. Sampai saat ini, tidak ada dari ketiga individu tersebut yang telah ditangkap.

Kegiatan ini dianggap sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Iran untuk menimbulkan gangguan, merusak kepercayaan terhadap proses pemilu AS, dan secara ilegal mengakses informasi terkait pejabat AS yang dapat digunakan untuk kegiatan memfitnah IRGC. Ini termasuk usaha balas dendam terkait kematian Qasem Soleimani, mantan komandan Pasukan Qods IRGC.

Menurut Departemen Kehakiman, kegiatan ini termasuk upaya untuk mendapatkan akses ke dokumen kampanye non-publik dan email yang berkaitan dengan pemilu yang diadakan pada Mei 2024. Para konspirator melaporkan keterlibatan dalam operasi peretasan dan pembocoran dengan berbagi materi kampanye yang dicuri dengan media dan individu terkait dengan kampanye presiden lainnya.

Pengumuman ini muncul hampir dua minggu setelah Federal Bureau of Investigation (FBI) menuduh aktor-aktor ancaman dari Iran mencuri materi non-publik dari kampanye mantan Presiden Trump dan menyebarkannya ke kampanye Presiden Biden serta organisasi media di AS.

Asisten Jaksa Agung Matthew G. Olsen dari Divisi Keamanan Nasional menyatakan bahwa peretasan dan pembocoran yang dilakukan oleh Iran merupakan serangan langsung terhadap integritas proses demokrasi di AS. Ia menekankan bahwa aktor pemerintah Iran telah lama berusaha menggunakan siber untuk merugikan kepentingan AS, dan kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah AS dalam mengungkap usaha tersebut.

Jalili, Aghamiri, dan Balaghi juga diancam dengan dakwaan luas yang dimulai pada Januari 2020 untuk menyusup komputer dan akun online korbannya melalui teknik spear-phishing dan rekayasa sosial, yang mencakup penggunaan persona palsu untuk memperdaya pengguna agar mengklik tautan berbahaya serta membuat halaman login palsu untuk mencuri kredensial akun.

Kedua individu ini berpikir pada 18 dakwaan, termasuk konspirasi untuk pencurian identitas, pencurian identitas yang diperparah, penipuan perangkat akses, akses tidak sah ke komputer untuk memperoleh informasi dari komputer yang dilindungi, serta penipuan melalui transfer.

Dalam konteks dakwaan tersebut, Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi mengenai Jalili, Aghamiri, dan Balaghi, serta intervensi IRGC dalam pemilihan umum AS.

Selain itu, Department of the Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC) Departemen Keuangan AS telah mengenakan sanksi terhadap tujuh individu terkait aktivitas siber berbahaya, termasuk spear-phishing dan operasi peretasan.

Perlu diketahui bahwa pemerintah AS sebelumnya telah memberikan sanksi kepada enam karyawan lain dari perusahaan yang sama pada November 2021 atas upaya mereka untuk mencampuri pemilihan presiden AS tahun 2020.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa rezim Iran terus berupaya mempengaruhi hasil pemilu AS yang akan datang, mengingat hasil tersebut akan berdampak pada kebijakan luar negeri AS terhadap Iran. Aktor-aktor yang didukung oleh negara Iran telah terlibat dalam berbagai aktivitas siber berbahaya, termasuk operasi peretasan dan pembocoran informasi, serta spear-phishing.

Pada bulan Agustus, Iran membantah tuduhan keterlibatan dalam peretasan tersebut, menyebutnya tidak berdasar dan menyatakan bahwa "Kekuatan siber Iran bersifat defensif dan sebanding dengan ancaman yang dihadapinya," menurut laporan kantor berita pemerintah Iran, IRNA.

Dakwaan ini merupakan upaya pemerintah AS untuk mengatasi intervensi asing terhadap pemilu mendatang. Baru-baru ini, pemerintah AS juga telah mengajukan tuntutan pidana dan sanksi terhadap karyawan media pemerintah Rusia, RT, karena diduga memuat influencer media sosial pro-Trump di AS.