Ancaman AI Meningkat, BSSN Siapkan Strategi Keamanan Siber

Perkembangan artificial intelligence (AI) yang semakin masif membawa dampak nyata bagi transformasi digital di berbagai sektor. Di satu sisi, AI mampu mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Namun di sisi lain, teknologi ini juga membuka babak baru ancaman keamanan siber yang jauh lebih kompleks, cepat, dan sulit dideteksi.

Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam gelaran Data & AI Conference 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta. Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas tata kelola data, adopsi AI yang aman, serta ketahanan siber nasional.

Salah satu narasumber utama dalam konferensi ini adalah Mayor Jenderal TNI Bondan Widiatwan, Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam paparannya, Bondan menegaskan bahwa kemajuan AI harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber dan tata kelola yang bertanggung jawab.

“Perkembangan AI tidak bisa kita hindari. Tantangannya adalah bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan data,” ujar Bondan.

AI dan Ancaman Siber yang Kian Nyata

Bondan memaparkan sejumlah data yang menunjukkan meningkatnya kekhawatiran global terhadap pemanfaatan AI dalam serangan siber. Sebanyak 71 persen ahli keamanan siber percaya bahwa AI akan digunakan secara luas dalam serangan siber dalam tiga tahun ke depan. Sementara itu, 69 persen profesional IT meyakini bahwa AI justru dibutuhkan untuk merespons serangan siber di masa depan.

Investasi global juga mencerminkan tren tersebut. Di Amerika Serikat saja, nilai belanja untuk tools keamanan siber berbasis AI diperkirakan mencapai 5,9 miliar dolar AS. Namun, adopsi AI bukan tanpa risiko. Sekitar 75 persen responden berpendapat bahwa AI juga memiliki dampak negatif karena membantu peretas mengembangkan serangan yang lebih berbahaya dan sulit dideteksi.

Di sisi lain, organisasi yang telah mengadopsi AI dalam sistem keamanannya melaporkan peningkatan efektivitas yang signifikan. Sekitar 44 persen organisasi mencatat tingkat keberhasilan hingga 80 persen lebih tinggi dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber berbasis AI. Bahkan, waktu jeda antara peretas masuk ke sistem hingga serangan terdeteksi (well time) rata-rata hanya 15 persen lebih singkat dibandingkan metode konvensional.

Visi Indonesia 2045 dan Strategi AI Nasional

Dalam konteks nasional, Bondan menekankan pentingnya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045 sebagai fondasi pengembangan AI yang berdaulat dan beretika. Strategi ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menetapkan lima bidang prioritas AI, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas.

Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah menetapkan empat area fokus utama, mulai dari riset dan inovasi industri, infrastruktur dan data, pengembangan talenta, hingga etika dan kebijakan AI yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“AI tidak boleh hanya canggih, tetapi juga harus beretika, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bondan.

Peran KORI-KA dalam Ekosistem AI Nasional

Upaya penguatan ekosistem AI nasional juga melibatkan kolaborasi lintas sektor melalui Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA). Dalam skema ini, industri berperan mendefinisikan studi kasus dan menyediakan data, pemerintah menetapkan target dan regulasi, akademisi mengaplikasikan riset fundamental, serta komunitas teknologi menyediakan solusi inovatif.

Menurut Bondan, pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci agar AI tidak hanya berkembang di laboratorium, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Evolusi AI dari Masa ke Masa

Bondan juga menjelaskan perkembangan AI dari waktu ke waktu, mulai dari era machine learning yang berfokus pada analitik prediktif, hingga kemunculan generative AI seperti ChatGPT, Copilot, dan Midjourney yang mampu menciptakan konten baru. Selanjutnya, dunia mulai memasuki fase agentic AI yang dapat mengambil keputusan secara otonom, hingga physical AI yang menggabungkan kecerdasan digital dengan kemampuan fisik seperti kendaraan otonom dan robot humanoid.

“Peralihan ini menuntut manusia untuk menyesuaikan cara berpikir dan bekerja, sekaligus memastikan keamanan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Penerapan AI di Berbagai Sektor

AI kini telah diadopsi di berbagai sektor strategis. Di pemerintahan, e-Katalog Elektronik versi 6.0 telah memanfaatkan AI untuk kurasi produk dan verifikasi TKDN. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk deteksi penipuan dan robo advisor investasi. Sektor kesehatan memanfaatkan AI diagnostik dan chatbot medis, sementara keamanan siber mengandalkan AI threat detection dan automated incident response. Di ranah e-commerce, sistem rekomendasi dan chatbot layanan pelanggan menjadi tulang punggung pengalaman digital pengguna.

Meski teknologinya semakin canggih, Bondan menegaskan bahwa tantangan terbesar AI justru berada pada aspek manusia dan proses. Hampir 90 persen masalah AI berakar pada budaya, literasi, tata kelola, dan kebijakan yang belum matang.

“AI bukan hanya soal algoritma. Ini tentang manusia, proses, dan bagaimana teknologi itu diintegrasikan dalam layanan publik,” ujarnya.

Penyalahgunaan AI dan Ancaman Infrastruktur

Bondan juga mengingatkan potensi penyalahgunaan AI, mulai dari phishing berbasis deepfake hingga otomatisasi malware. Di Amerika Serikat tercatat 1,13 miliar serangan phishing sepanjang 2023, sementara Australia mengalami kerugian hingga 26 juta dolar AS akibat serangan serupa. Meski Indonesia belum masuk 10 besar target phishing global, kewaspadaan tetap mutlak diperlukan.

Ancaman lain mencakup data poisoning, pencurian model AI, serangan adversarial, hingga serangan terhadap supply chain AI nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BSSN mendorong penguatan tata kelola data, perlindungan model AI sebagai aset strategis, pengujian ketahanan sistem, manajemen risiko rantai pasok, serta peningkatan literasi dan etika AI. Infrastruktur AI juga diusulkan sebagai bagian dari Critical Information Infrastructure (CII) nasional.

Dengan strategi yang tepat, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang visioner, AI diharapkan tidak hanya menjadi alat transformasi digital, tetapi juga pilar ketahanan dan kedaulatan siber Indonesia di masa depan.