PDN Ditargetkan Rampung Maret 2025: Wujud Transformasi Digital RI

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) akan selesai dan siap beroperasi pada akhir Maret 2025. Setelah rampung, PDN akan langsung digunakan untuk mendukung berbagai layanan pemerintahan. Hal ini disampaikan Meutya dalam pertemuan di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"PDN adalah salah satu prioritas, betul, dan kita harapkan nanti itu di bawah Ibu Mira, di bawah perempuan PDN kita, salah satunya adalah insya Allah tolong mohon doa itu mungkin akhir Maret sudah bisa running," kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

PDN untuk Mendukung Digitalisasi Pemerintahan
PDN dirancang sebagai pusat penyimpanan data dari berbagai instansi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengolahan data serta memastikan keamanan dan ketersediaannya. PDN juga akan berfungsi untuk mengolah data agar menghasilkan informasi yang bermanfaat dan memulihkan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

Mira Tayyiba, yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital di Komdigi, akan memimpin pelaksanaan transformasi digital ini. Sebelumnya, Mira menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, posisi yang kini dipegang oleh Ismail.

Menurut Meutya, tim di Komdigi telah mempersiapkan segala hal untuk memastikan PDN dapat beroperasi sesuai target. "Dan, dengan demikian kita berterimakasih, kita bisa memiliki sistem PDN yang mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya per akhir Maret ini. Jadi, yang kami lakukan selama dua bulan ini adalah mempersiapkan hal tersebut bisa berjalan menuju target di bulan Maret," ungkap Meutya.

Tantangan dan Keterlambatan Operasional
Meski begitu, Meutya mengakui bahwa ada potensi keterlambatan dalam operasional PDN. Sebelumnya, pemerintah menargetkan PDN akan mulai beroperasi pada Januari 2025, tetapi kendala teknis menyebabkan mundurnya jadwal ini.

Pemerintah saat ini menyewa tiga Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlokasi di Surabaya, Banten, dan Batam. Namun, salah satu PDNS, yakni PDNS di Surabaya, sempat mengalami serangan siber yang mengakibatkan ratusan data pemerintah terkunci selama beberapa bulan.

Adapun PDN permanen pertama yang dibangun di Cikarang dengan investasi sebesar Rp2,7 triliun direncanakan mulai beroperasi awal 2025, meski diperkirakan mundur hingga akhir Maret.

“Kami perlu menyampaikan bahwa kemungkinan ada keterlambatan dari rencana awal Januari untuk operasional PDN,” ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa (5/11/2024).

Tambahan Anggaran dan Perpanjangan PDNS
Dengan adanya kemungkinan keterlambatan ini, Menkomdigi meminta tambahan anggaran dari Komisi I DPR RI untuk memperpanjang masa sewa PDNS. Anggaran sebelumnya tidak mencakup perpanjangan ini karena asumsi awal bahwa PDN akan beroperasi tepat waktu.

“Kalau ada keterlambatan, kami mungkin harus memohon kepada Komisi I untuk memperpanjang PDNS. Anggarannya memang belum kami masukkan untuk perpanjangan tersebut,” jelas Meutya.

Langkah Menuju Transformasi Digital
Meski menghadapi berbagai tantangan, pembangunan PDN menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Dengan PDN, diharapkan efisiensi pelayanan publik dapat meningkat dan tata kelola data pemerintah menjadi lebih aman serta terintegrasi.

Pemerintah optimis bahwa PDN akan menjadi fondasi penting bagi digitalisasi layanan pemerintahan di masa depan. Dengan investasi besar dan dukungan dari berbagai pihak, target penyelesaian pada Maret 2025 diharapkan dapat tercapai demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dalam era digital.