Lonjakan Serangan Siber, RI Harus Perkuat Regulasi Data Kesehatan

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan di hampir semua sektor kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Transformasi digital memungkinkan kemajuan yang luar biasa dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal pengelolaan data pasien, penggunaan rekam medis elektronik (RME), serta telemedicine. Namun, seiring dengan banyaknya keuntungan yang ditawarkan, muncul pula tantangan serius yang harus dihadapi oleh sektor kesehatan, yaitu meningkatnya ancaman serangan siber.

Data kesehatan yang sangat sensitif dan vital menjadi sasaran utama bagi para peretas yang ingin memanfaatkannya untuk tujuan jahat, baik itu pencurian identitas, pemerasan melalui ransomware, atau penyebaran informasi yang salah. Serangan siber terhadap sektor kesehatan tidak hanya mengganggu operasional rumah sakit dan klinik, tetapi juga bisa berisiko pada keselamatan pasien.

Menurut laporan dari Health-ISAC pada tahun 2024, sektor kesehatan di seluruh dunia mengalami lonjakan signifikan dalam serangan ransomware, dengan lebih dari 30% organisasi kesehatan menjadi target serangan tersebut pada tahun 2023. Di Indonesia, meskipun data spesifik mungkin terbatas, serangan terhadap fasilitas kesehatan diperkirakan meningkat tajam. Berdasarkan data dari CyberHub Indonesia (2024), serangan siber terhadap sektor kesehatan Indonesia telah meningkat 45% dalam dua tahun terakhir, mencakup serangan dari peretasan data hingga serangan denial of service (DoS) yang mengganggu akses layanan kesehatan.

Ilustrasi yang menggambarkan dampak serangan ini sangat jelas. Bayangkan sebuah rumah sakit besar yang tidak dapat mengakses data pasiennya karena peretas mengunci sistem mereka menggunakan ransomware. Ini menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan medis, kerugian finansial, dan kepercayaan pasien yang tergerus. Pelayanan kesehatan yang seharusnya cepat dan tepat malah terganggu karena serangan yang bisa mengancam keselamatan pasien.

Dengan meningkatnya serangan siber di seluruh dunia, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan sistem kesehatan yang terus berkembang harus segera memperketat pelindungan terhadap data kesehatan. Peningkatan serangan ransomware dan peretasan sistem kesehatan mengharuskan Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kebijakan dan infrastruktur keamanan sibernya. Keamanan data kesehatan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merupakan masalah kepercayaan, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara layanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, hingga masyarakat dan pasien.

Artikel ini akan membahas pentingnya pelindungan data kesehatan di era transformasi digital, mengupas tantangan yang dihadapi, serta menawarkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat keamanan data kesehatan di Indonesia.

Pentingnya Keamanan Data Kesehatan

Keamanan data kesehatan adalah isu yang melampaui dimensi teknis, menjangkau aspek kepercayaan, hak privasi, dan tanggung jawab sosial. Data kesehatan, yang mencakup informasi pribadi yang sangat sensitif, adalah fondasi dalam memberikan layanan medis yang berkualitas. Kebocoran atau penyalahgunaan data tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik bagi individu maupun institusi. Pasien, sebagai subyek data adalah pihak yang paling rentan, dapat menghadapi kerugian berupa pencurian identitas, stigma sosial, atau gangguan psikologis akibat penyalahgunaan data mereka. Sementara itu, institusi medis yang gagal melindungi data pasien berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat, menghadapi tuntutan hukum, denda yang signifikan, serta kerusakan reputasi yang dapat berdampak jangka panjang.

Dalam sebuah laporan dari IBM Security pada tahun 2023, tercatat bahwa lebih dari 70% pelanggaran data kesehatan yang terjadi melibatkan pencurian data pribadi pasien, dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap insiden breach mencapai 10 juta dolar AS. Selain itu, data dari Ponemon Institute menunjukkan bahwa biaya akibat kebocoran data kesehatan dalam sektor rumah sakit bisa mencapai 7 juta dolar AS per kejadian, dengan biaya pemulihan dan perbaikan sistem yang sangat tinggi. Di Indonesia, meskipun data spesifik mengenai jumlah insiden masih terbatas, diperkirakan bahwa insiden pelanggaran data kesehatan cukup signifikan, dengan sektor rumah sakit menjadi target utama serangan.

Tantangan ini semakin meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital di sektor kesehatan, seperti adopsi rekam medis elektronik (RME), layanan telemedicine, dan integrasi sistem kesehatan berbasis cloud. Inovasi-inovasi ini membawa manfaat besar, tetapi juga membuka celah bagi ancaman siber yang semakin canggih, termasuk ransomware, phishing, dan peretasan sistem. Dalam satu studi oleh Health-ISAC (2024), 35% dari rumah sakit di seluruh dunia mengalami serangan ransomware yang merusak operasional mereka, dengan biaya pemulihan yang rata-rata mencapai 5 juta dolar AS per rumah sakit.

Oleh karena itu, melindungi data kesehatan menjadi prioritas strategis yang tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga pengaturan yang komprehensif. Pengaturan data kesehatan mencakup kerangka hukum, teknis, dan etika yang memastikan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Elemen utama pengaturan ini meliputi identifikasi jenis data kesehatan, seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan informasi genetik; prinsip pengolahan data, termasuk akurasi, pembatasan tujuan, dan integritas; serta hak-hak subjek data, seperti hak akses, koreksi, dan penghapusan data. Selain itu, kewajiban pengontrol data mencakup penilaian dampak pelindungan data, penunjukan petugas pelindungan data, serta penanganan pelanggaran data.

Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa, HIPAA di Amerika Serikat, serta UU PDP dan PP SIK di Indonesia memberikan panduan operasional untuk melindungi data kesehatan dari ancaman keamanan. Dengan pengaturan yang baik, sistem informasi kesehatan dapat mendukung layanan yang lebih berkualitas dan terpercaya. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk interoperabilitas antar sistem, ancaman keamanan siber yang terus berkembang, dan pemenuhan standar etika dalam penggunaan data.

Keamanan data kesehatan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga ujian bagi sistem tata kelola sektor kesehatan secara keseluruhan. Sinergi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang aman, terpercaya, dan mampu mendukung transformasi digital secara berkelanjutan.

Pelanggaran Data Kesehatan Massal Menimbulkan Perubahan Regulasi di AS

Menurut Sergiu Gatlan dalam BleepingComputer, peningkatan pelanggaran data kesehatan di Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong pemerintah AS untuk memperkuat regulasi pelindungan data di sektor kesehatan. Serangan ransomware dan peretasan terhadap rumah sakit serta sistem layanan kesehatan terus meningkat, membawa dampak signifikan tidak hanya pada kerahasiaan dan keamanan data pasien, tetapi juga pada kelancaran operasional fasilitas medis. Menanggapi ancaman ini, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) mengusulkan pembaruan terhadap Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA), yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1996, dengan tujuan meningkatkan standar keamanan dan mitigasi risiko di sektor kesehatan.

Pembaruan tersebut mengharuskan rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan yang lebih ketat, termasuk mengenkripsi data kesehatan pasien (PHI), menerapkan otentikasi multi-faktor, serta membagi jaringan untuk mencegah penyerang bergerak lebih bebas di dalam sistem jika mereka berhasil menembus satu titik.

Anne Neuberger, seorang penasihat keamanan siber Gedung Putih, juga menekankan pentingnya perubahan ini. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk memperkenalkan aturan keamanan baru ini akan mencapai $9 miliar pada tahun pertama dan lebih dari $6 miliar dalam empat tahun berikutnya. Meskipun biayanya cukup besar, Neuberger menyatakan bahwa “the cost of not acting is not only high, it also endangers critical infrastructure and patient safety, and it carries other harmful consequences,” karena ancaman terhadap infrastruktur medis dan keselamatan pasien dapat berisiko lebih besar jika data tidak terlindungi dengan baik. Pembaruan regulasi ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi rumah sakit dan lembaga kesehatan untuk memitigasi risiko serangan siber.

Salah satu insiden yang sangat mencolok adalah serangan ransomware terhadap Ascension, salah satu sistem perawatan kesehatan terbesar di AS, pada Mei 2023. Serangan ini mencuri data pribadi dan kesehatan hampir 5,6 juta orang dan menyebabkan gangguan yang sangat besar dalam operasi rumah sakit, termasuk ketidakmampuan untuk mengakses rekam medis elektronik. Kejadian seperti ini menunjukkan dampak serius dari serangan siber terhadap layanan kesehatan dan data pasien.

Serangan Siber Global Mempercepat Pembaruan Regulasi Keamanan Data Kesehatan

Kasus pelanggaran data kesehatan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, memberikan pelajaran penting yang relevan tidak hanya bagi negara-negara tersebut, tetapi juga bagi Indonesia. Ancaman serangan siber terhadap data kesehatan terus meningkat seiring percepatan digitalisasi di sektor kesehatan. Dengan tantangan besar dalam melindungi data pribadi dan medis yang sangat sensitif, Indonesia harus segera mengantisipasi risiko ini melalui langkah strategis yang terintegrasi.

Transformasi digital layanan kesehatan di Indonesia, seperti penerapan rekam medis elektronik (RME), telemedicine, dan pengintegrasian sistem berbasis cloud, telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, perkembangan ini juga membuka celah bagi ancaman siber yang dapat mengganggu operasional layanan kesehatan dan merusak kepercayaan masyarakat. Salah satu pelajaran berharga adalah serangan WannaCry Ransomware pada 2017 yang melumpuhkan sistem National Health Service (NHS) di Inggris, mengganggu layanan kesehatan, dan berdampak langsung pada keselamatan pasien.

Kasus serupa terjadi di Jerman pada 2020, ketika serangan ransomware melumpuhkan akses ke data pasien dan informasi medis. Salah satu insiden di Düsseldorf bahkan menyebabkan keterlambatan perawatan pasien kritis, yang berujung pada kematian. Peristiwa ini menegaskan bahwa keamanan data kesehatan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan jiwa dan keberlangsungan operasional sistem kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa insiden kebocoran data kesehatan yang signifikan. Salah satu kasus terbesar terjadi pada Mei 2021, ketika data pribadi sekitar 279 juta penduduk Indonesia, termasuk data peserta BPJS Kesehatan, diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Data yang bocor tersebut mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan data kesehatan lainnya. Selain itu, pada Juli 2021, terjadi kebocoran data pada aplikasi PasporSehat sebagai mitra dari eHAC (Electronic Health Alert Card) Kementerian Kesehatan, yang mengakibatkan sekitar 1,3 juta data pengguna terekspos. Data yang bocor mencakup informasi pribadi dan data kesehatan pengguna aplikasi tersebut.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang tahun 2019 hingga Mei 2024, terdapat total 124 kasus dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi di Indonesia, dengan 111 kasus di antaranya telah diselesaikan. Kasus-kasus ini memberikan peringatan perlunya peningkatan keamanan data kesehatan di Indonesia, termasuk penguatan regulasi dan penerapan standar keamanan siber yang lebih ketat untuk melindungi informasi pribadi dan kesehatan masyarakat.

Tantangan dalam penerapan sistem keamanan data kesehatan di Indonesia mencakup keterbatasan interoperabilitas, ancaman keamanan siber, dan aspek etika dalam pengolahan data kesehatan.

Interoperabilitas yang tidak memadai antar sistem informasi kesehatan menghambat pertukaran data yang aman dan efisien. Di sisi lain, ancaman keamanan siber terus berkembang dengan teknik serangan yang semakin canggih, sementara kesadaran dan kompetensi tenaga kesehatan dalam mengelola risiko ini masih terbatas. Dari perspektif etika, pengolahan data kesehatan menghadapi tantangan dalam menjaga privasi pasien dan mencegah penyalahgunaan data, terutama dalam konteks big data dan kecerdasan buatan.

Di Indonesia, penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di sektor kesehatan masih menghadapi tantangan, terutama terkait spesifikasi dan implementasi regulasi yang sesuai untuk data kesehatan. Meskipun UU PDP menjadi dasar hukum pelindungan data pribadi, sektor kesehatan membutuhkan peraturan yang lebih teknis dan spesifik untuk mengatasi kompleksitas pengolahan data medis yang sangat sensitif.

Regulasi yang ada saat ini, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis belum secara memadai mengatur hak subjek data, proses dan transaksi data, interoperabilitas sistem, dan prinsip pengolahan data secara universal sesuai standar global, serta keamanan siber. Sementara itu, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, muncul pertanyaan penting, apakah regulasi terbaru ini telah secara spesifik mencakup pengaturan untuk menjamin keamanan data kesehatan digital?

Terbatasnya regulasi komprehensif di tingkat operasional meningkatkan risiko pelanggaran data dan ancaman keamanan siber. Pembaruan regulasi yang lebih terintegrasi menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan ini, mencakup adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan sektor kesehatan, dan ketentuan hukum nasional maupun internasional.

Tantangan lainnya meliputi kurangnya kesadaran, pelatihan, dan infrastruktur digital yang memadai di banyak fasilitas kesehatan di Indonesia. Ketimpangan adopsi teknologi antar fasilitas kesehatan menyulitkan penerapan kebijakan keamanan yang seragam. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia di sektor kesehatan, terutama dalam keamanan siber, perlu ditingkatkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia dapat belajar dari negara maju dengan memperbarui regulasi secara komprehensif dan spesifik untuk sektor kesehatan. Langkah tersebut meliputi penguatan sistem enkripsi, audit keamanan berkala, penerapan protokol keamanan siber, pembangunan infrastruktur digital yang andal, pelatihan berkelanjutan, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan data kesehatan.

Mengapa Sektor Kesehatan Menjadi Sasaran Serangan Siber di Indonesia

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola sistem kesehatan yang terus berkembang. Digitalisasi sektor kesehatan, khususnya di rumah sakit dan klinik besar, telah membawa kemudahan dalam pengelolaan layanan kesehatan. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi ancaman serangan siber terhadap data kesehatan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang meningkatkan kerentanan sektor kesehatan di Indonesia:

• Data Kesehatan Bernilai Tinggi
  Data kesehatan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar gelap karena memuat informasi sensitif seperti riwayat medis, data asuransi, dan identitas pribadi pasien. Data ini dapat disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, termasuk penipuan identitas dan pemerasan. Seiring meningkatnya digitalisasi, data kesehatan di Indonesia menjadi target yang semakin menggiurkan bagi para peretas.
• Terlambat Mengadopsi Sistem Keamanan
  Institusi kesehatan di Indonesia bahkan di dunia sering kali tertinggal dalam adopsi sistem keamanan dibandingkan sektor lain, seperti keuangan. Keamanan siber sering dianggap sebagai prioritas sekunder karena keterbatasan anggaran dan fokus utama pada pelayanan medis langsung. Akibatnya, sistem yang digunakan di banyak rumah sakit rentan terhadap serangan seperti ransomware dan phishing.
• Infrastruktur Teknologi yang Beragam dan Tidak Merata
  Indonesia memiliki ribuan rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan tingkat infrastruktur teknologi yang sangat bervariasi. Di kota besar, beberapa rumah sakit telah mengadopsi teknologi mutakhir, tetapi di daerah terpencil banyak fasilitas masih menggunakan sistem manual atau perangkat teknologi yang ketinggalan zaman. Keberagaman ini menyulitkan penerapan standar keamanan siber yang seragam, sehingga meningkatkan risiko serangan.
• Sumber Daya Manusia yang Terbatas
  Keterbatasan tenaga ahli keamanan siber di sektor kesehatan menjadi tantangan besar. Pelatihan di bidang keamanan siber masih minim, terutama di fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Banyak staf teknologi informasi atau administrasi rumah sakit belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani ancaman siber, sehingga memperbesar kerentanan sistem.
• Kurangnya Kesadaran Keamanan Data
  Kesadaran tentang pentingnya keamanan data kesehatan masih rendah, baik di kalangan tenaga medis, administrator, maupun pasien. Praktik seperti penggunaan kata sandi lemah, berbagi kredensial, atau kurangnya pengawasan terhadap akses data pasien sering kali diabaikan. Kurangnya edukasi ini menempatkan data kesehatan dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi.

Ancaman serangan siber terhadap sektor kesehatan di Indonesia adalah isu mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah dan institusi kesehatan harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat pelindungan data, termasuk investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan tenaga ahli, adopsi sistem keamanan modern, dan peningkatan kesadaran di semua lapisan masyarakat. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, ancaman ini tidak hanya berpotensi merusak kepercayaan publik tetapi juga mengancam keselamatan pasien dan stabilitas operasional sektor kesehatan.

Rekomendasi untuk Memperkuat Keamanan Data Kesehatan di Indonesia

Keamanan data kesehatan menjadi isu yang semakin mendesak di era digitalisasi, terutama di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, sektor kesehatan mengalami transformasi besar melalui penggunaan sistem digital untuk manajemen data pasien, administrasi rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya. Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh peningkatan risiko serangan siber yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data kesehatan.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan regulasi, penguatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah-langkah strategis berikut perlu diambil untuk mengurangi risiko serangan siber dan melindungi data kesehatan masyarakat Indonesia:

• Pembaruan Regulasi Pelindungan Data Kesehatan
  Indonesia perlu segera memperbarui dan menyusun regulasi yang lebih ketat terkait pelindungan data kesehatan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan ancaman siber. Regulasi ini harus mencakup kewajiban institusi kesehatan untuk mengenkripsi data, melakukan audit keamanan secara berkala, dan menerapkan protokol keamanan siber. Aturan yang jelas dan enforceable akan mendorong institusi kesehatan untuk lebih serius melindungi data pasien.
• Investasi dalam Teknologi Keamanan Siber
  Institusi kesehatan perlu mengalokasikan anggaran untuk adopsi teknologi keamanan siber yang mutakhir, seperti enkripsi data end-to-end, otentikasi multi-faktor (MFA), sistem deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, dan firewall berlapis. Sistem pemantauan real-time juga sangat penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara dini dan mencegah eskalasi serangan.
• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  Melihat keterbatasan tenaga ahli keamanan siber di sektor kesehatan, diperlukan upaya untuk memperluas pelatihan dan sertifikasi di bidang ini. Program pelatihan harus mencakup staf teknologi informasi, tenaga medis, dan administrator rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali, mencegah, dan menangani ancaman siber. Insentif bagi tenaga profesional untuk mendalami keamanan siber di sektor kesehatan juga dapat mendorong peningkatan kapasitas.
• Edukasi dan Sosialisasi untuk Masyarakat
  Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data kesehatan pribadi harus ditingkatkan. Kampanye edukasi yang mencakup risiko serangan siber, pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, dan kewaspadaan terhadap phishing dapat mengurangi risiko kebocoran data yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna. Edukasi ini sebaiknya dilakukan melalui berbagai media untuk menjangkau masyarakat luas.
• Kerja Sama Antar Lembaga
  Kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, lembaga pendidikan dan penelitian, serta sektor swasta sangat penting untuk membangun ekosistem keamanan siber yang kuat. Pemerintah dapat menyediakan pedoman, dukungan teknis, dan insentif bagi institusi kesehatan untuk meningkatkan keamanan data. Sementara itu, kerja sama lintas sektor dapat membantu berbagi praktik terbaik dan sumber daya untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Implementasi langkah-langkah ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, institusi kesehatan, maupun masyarakat. Dengan regulasi yang kuat, teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang kompeten, dan kesadaran publik yang tinggi, keamanan data kesehatan di Indonesia dapat ditingkatkan, melindungi data pasien, dan memastikan kelangsungan layanan kesehatan yang aman dan andal.

Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelindungan Data Kesehatan

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data kesehatan untuk bekerja sama dan saling berkoordinasi. Berikut adalah peran masing-masing pemangku kepentingan dalam meningkatkan keamanan data kesehatan di Indonesia:

• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  BSSN memegang peranan penting dalam mengembangkan kebijakan dan strategi nasional untuk melindungi data dan infrastruktur kritis, termasuk sektor kesehatan, dari ancaman siber. BSSN harus terus memberikan panduan teknis serta melakukan pemantauan dan deteksi ancaman siber secara proaktif. Selain itu, BSSN dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa standar keamanan yang diterapkan di sektor kesehatan sudah sesuai dengan regulasi dan best practice.
• Kementerian Komunikasi Digital (Kemkomdigi)
  Kemkomdigi berperan dalam mengatur kebijakan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk di sektor kesehatan. Kementerian ini harus memastikan bahwa infrastruktur TIK di sektor kesehatan memenuhi standar keamanan yang ketat. Kemkomdigi juga dapat memperkenalkan regulasi terkait pengelolaan data pribadi dan melibatkan Kementerian Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam pelatihan serta sosialisasi mengenai pentingnya pelindungan data.
• Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
  Kementerian Kesehatan harus berperan aktif dalam menetapkan kebijakan yang mengatur pelindungan data kesehatan. Kemenkes juga dapat memberikan pedoman kepada rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya mengenai bagaimana menjaga kerahasiaan data pasien, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada tenaga medis dan administrasi kesehatan. Selain itu, Kemenkes juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk memperkuat regulasi terkait keamanan data kesehatan.
• Penyelenggara Layanan Kesehatan
  Penyelenggara layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, Puskesmas, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pasien. Mereka harus memastikan bahwa data pasien yang disimpan dalam sistem elektronik sudah terenkripsi dengan baik dan dilindungi dengan berbagai lapisan keamanan, seperti otentikasi multi-faktor dan firewall. Selain itu, penyelenggara layanan kesehatan harus melaksanakan pelatihan untuk seluruh staf mengenai cara mengelola data dengan aman dan mengenali potensi ancaman siber.
• Profesional Kesehatan
  Profesional kesehatan, seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan data pasien melalui kepatuhan terhadap regulasi, penerapan praktik aman, dan peningkatan literasi keamanan siber. Mereka harus memastikan data pasien hanya diakses sesuai kebutuhan profesional, menjaga kerahasiaan informasi, dan menggunakan teknologi dengan protokol yang tepat. Selain itu, profesional kesehatan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya pelindungan data pribadi, melaporkan insiden keamanan jika terjadi pelanggaran, serta bekerja sama dengan tenaga administrasi dan teknisi IT untuk meminimalkan risiko.
• Organisasi Profesi, Akademisi, dan Ahli Keamanan Siber
  Organisasi profesi kesehatan, seperti IDI dan PPNI, bersama akademisi dan ahli keamanan siber, berperan penting dalam melindungi data kesehatan. Organisasi profesi mengedukasi anggotanya tentang keamanan data dan menyusun panduan praktik terbaik. Akademisi dan peneliti mengembangkan teknologi inovatif, meneliti ancaman siber, dan memberikan rekomendasi kebijakan. Ahli keamanan siber mendukung melalui pelatihan dan konsultasi untuk memastikan pengelolaan data pasien yang aman. Kolaborasi ini memperkuat perlindungan data kesehatan di era digital.
• Pasien dan Masyarakat
  Pasien dan masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjaga keamanan data kesehatan mereka. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak mereka terkait data pribadi dan bagaimana mereka dapat melindungi informasi tersebut. Sebagai contoh, pasien harus tahu cara yang benar untuk mengakses layanan kesehatan digital secara aman, serta memahami bahaya berbagi informasi pribadi sembarangan.

Dengan kerjasama yang solid antara seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat memperkuat pertahanan terhadap ancaman siber yang semakin berkembang, serta memastikan bahwa data kesehatan yang sangat penting tetap terlindungi. Upaya-upaya ini tidak hanya akan membantu melindungi individu dan institusi kesehatan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan digital yang terus berkembang.

Penutup

Seiring dengan meningkatnya serangan siber terhadap data kesehatan, Indonesia berada pada titik kritis untuk memperkuat regulasi keamanan dan pelindungan data kesehatan. Serangan siber global telah menunjukkan dampak nyata dari lemahnya pengamanan data, mendorong negara-negara maju untuk memperbarui regulasi mereka. Pengalaman seperti pelanggaran data massal di Amerika Serikat menjadi pengingat akan pentingnya langkah preventif dan kebijakan yang proaktif. Regulasi yang kuat dan jelas menjadi kunci untuk menghadapi ancaman ini, sehingga Indonesia perlu segera memperbarui dan mengembangkan kebijakan yang lebih tegas dalam hal perlindungan data kesehatan.

Di Indonesia, sektor kesehatan menjadi target empuk bagi pelaku serangan siber karena nilai tinggi data pasien dan kerentanan sistem yang ada. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama erat antara pemerintah, penyelenggara layanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, dan berinvestasi dalam teknologi keamanan harus segera diimplementasikan. Memperkuat regulasi keamanan dan pelindungan data kesehatan adalah langkah utama yang harus dilakukan agar Indonesia dapat melindungi data kesehatan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan ketahanan sektor kesehatan dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Referensi:

• Aido Health. (2024). Ancaman Serangan Siber Pada Data Pasien. Diakses dari aido.id
• Gatlan, S. (2024). Massive healthcare breaches prompt US cybersecurity rules overhaul. BleepingComputer. Diakses dari www.bleepingcomputer.com
• Kementerian Kesehatan. (2024). Menavigasi Privasi Data Kesehatan melalui PIA. Diakses dari setjen.kemkes.go.id
• Kementerian Kesehatan. (2024). Pentingnya Resiliensi Digital di Sektor Kesehatan: Pilar Kekuatan di Era Digital. Diakses dari setjen.kemkes.go.id
• Nur Fa'izi, M. B. (2024). Lonjakan Serangan Siber Ancam Sektor Kesehatan Global. CyberHub Indonesia. Diakses dari cyberhub.id
• PwC Indonesia. (2024). Riset PwC: Sektor Kesehatan Alami Kerugian Paling Besar Akibat Serangan Siber. Diakses dari www.pwc.com
• Primacs. (2024). Darurat Keamanan Siber Dalam Sektor Layanan Kesehatan. Diakses dari www.primacs.co.id
• RRI. (2024). Keamanan Data Kesehatan: Menjaga Privasi Pasien di Era Teknologi Canggih. Diakses dari rri.co.id
• Teknokrat CSIRT. (2024). Tren Keamanan Siber dalam Industri Kesehatan. Diakses dari csirt.teknokrat.ac.id
• Weiss, E. (2024). Melindungi Fasilitas Kesehatan dari Serangan Ransomware. Health-ISAC. Diakses dari health-isac.org
• Xynexis. (2024). Serangan Siber Mengincar Industri Kesehatan: Ancaman Nyata di Indonesia. Diakses dari xynexis.com
• Yudianto. (2024). Membangun Fondasi Keamanan Informasi di Sektor Kesehatan: Memahami Kerangka Kerja yang Efektif. Diakses dari ondigitalhealth.blogspot.com
• Yuniarto, T. (2024). Tantangan Keamanan Siber Indonesia: Ancaman dan Dampaknya. Kompas. Diakses dari kompaspedia.kompas.id